Kemanusiaan dan hak-hak pengungsi di dunia: Tantangan dan Solusi Global

Krisis pengungsi global terus meningkat, dengan lebih dari 117 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat perang, penindasan, dan bencana. Pengungsi memiliki hak dasar yang harus dihormati, termasuk perlindungan dari pengusiran paksa, hak mencari suaka, serta hak atas keamanan dan kesetaraan.

Situasi ini menuntut perhatian serius dari komunitas internasional untuk menjaga nilai kemanusiaan dan memastikan hak asasi manusia pengungsi terpenuhi. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut sering terjadi, terutama dalam kasus pengusiran tanpa mempertimbangkan risiko keselamatan mereka di negara asal.

Kondisi ini memperlihatkan kompleksitas perlindungan pengungsi yang tidak hanya soal memberikan tempat aman, tetapi juga menegakkan keadilan dan solidaritas global. Dengan memahami tantangan serta hak pengungsi, masyarakat dunia dapat mendukung solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pengertian Kemanusiaan dan Hak-Hak Pengungsi

Kemanusiaan dan hak-hak pengungsi berfokus pada perlindungan individu yang mengalami ancaman serius di negara asalnya. Mereka mendapatkan hak hukum untuk menghindari penganiayaan dan mencari perlindungan di negara lain. Istilah pengungsi memiliki definisi dan batasan hukum yang jelas agar perlindungan bisa diberikan secara tepat.

Definisi Pengungsi Menurut Hukum Internasional

Pengungsi didefinisikan dalam Konvensi Pengungsi 1951 sebagai seseorang yang berada di luar negara asalnya karena ketakutan yang beralasan atas penganiayaan terkait ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik.

Pengungsi memiliki hak untuk tidak dipulangkan secara paksa ke negara asalnya, dikenal sebagai prinsip non-refoulement. Selain itu, mereka berhak atas perlindungan, akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dasar sesuai hukum internasional.

Konsep Kemanusiaan dalam Konteks Pengungsi

Kemanusiaan menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar intervensi terhadap kebutuhan pengungsi. Prinsip ini menegaskan bahwa pengungsi harus diperlakukan dengan penghormatan, keamanan, dan martabat tanpa diskriminasi.

Dalam konteks global, kemanusiaan mendorong negara dan organisasi internasional bekerjasama menyediakan perlindungan dan solusi jangka panjang, termasuk bantuan pangan, tempat tinggal, dan pelayanan dasar. Isu ini semakin penting mengingat krisis akibat konflik, perubahan iklim, dan pandemi.

Perbedaan Pengungsi, Imigran, dan Pencari Suaka

Pengungsi mengalami penganiayaan dan melarikan diri dengan alasan keamanan, sedangkan imigran pindah secara sukarela untuk kesempatan ekonomi atau sosial. Imigran tidak memiliki perlindungan khusus seperti pengungsi.

Pencari suaka adalah individu yang mengajukan permohonan perlindungan di negara lain namun belum diakui sebagai pengungsi. Mereka belum sepenuhnya menikmati hak pengungsi sampai statusnya resmi diberikan oleh negara tujuannya.

Kategori	Alasan Perpindahan	Hak Perlindungan
Pengungsi	Melarikan diri dari ancaman atau penganiayaan	Mendapat hak khusus, termasuk non-refoulement
Pencari Suaka	Memohon perlindungan hukum	Hak terbatas sampai status diberikan
Imigran	Pindah sukarela untuk alasan ekonomi atau sosial	Hak standar warga negara penerima, tanpa perlindungan khusus

Instrumen Hukum Internasional Perlindungan Pengungsi

Perlindungan pengungsi di tingkat internasional diatur oleh sejumlah instrumen hukum yang berfungsi menetapkan hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan. Instrumen ini juga membatasi perlakuan terhadap pengungsi untuk mencegah pelanggaran hak asasi mereka.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

Konvensi 1951 adalah dasar hukum utama yang menetapkan definisi pengungsi dan hak-hak mereka. Konvensi ini mengakui orang yang takut mengalami penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial, atau pendapat politik berhak mendapatkan perlindungan internasional.

Konvensi tersebut menetapkan prinsip non-refoulement, yakni larangan mengembalikan pengungsi ke negara asal jika ada risiko bahaya serius. Hak pengungsi meliputi akses ke pengadilan, pendidikan, pekerjaan, dan dokumen identitas. Negara-negara peserta bertanggung jawab menjalankan kewajiban ini secara hukum.

Protokol 1967

Protokol 1967 memperluas cakupan Konvensi 1951 yang awalnya terbatas pada perlindungan akibat peristiwa sebelum 1951 dan wilayah tertentu. Protokol ini menghilangkan batasan waktu dan wilayah tersebut sehingga perlindungan dapat diterapkan secara universal.

Protokol memastikan pengungsi dari generasi selanjutnya juga mendapat perlindungan yang sama sesuai dengan ketentuan Konvensi 1951. Negara peserta harus menghormati prinsip-prinsip tersebut tanpa diskriminasi dan memberikan status serta hak yang layak bagi pengungsi.

Peran Badan PBB dalam Perlindungan Pengungsi

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah badan PBB yang bertugas melindungi dan membantu pengungsi secara internasional. UNHCR mengawasi implementasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 serta memberikan panduan kepada negara-negara anggota.

Tugas utama UNHCR meliputi pendaftaran pengungsi, penilaian status pengungsi, penyediaan bantuan kemanusiaan, dan negosiasi solusi jangka panjang seperti repatriasi sukarela, integrasi lokal, atau resettlement. UNHCR juga memantau pelanggaran hak pengungsi dan mendorong negara untuk memenuhi kewajiban internasional mereka.

Hak-Hak Dasar Pengungsi di Dunia

Pengungsi memiliki hak-hak yang melekat sebagai manusia di tengah kondisi rentan. Hak-hak ini meliputi perlindungan dari risiko pemulangan paksa, akses layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan, serta jaminan tempat tinggal yang layak.

Hak atas Perlindungan dari Pemulangan Paksa (Non-Refoulement)

Hak non-refoulement melarang negara mengembalikan pengungsi ke negara asal jika mereka menghadapi ancaman bahaya, seperti penganiayaan, kekerasan, atau konflik bersenjata. Prinsip ini menjadi inti dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Perlindungan ini bertujuan menjaga keselamatan pengungsi dengan memastikan mereka tidak dipaksa kembali ke situasi yang membahayakan nyawa atau kebebasan mereka. Negara-negara yang menerima pengungsi wajib menghormati ketentuan ini sebagai kewajiban hukum internasional.

Mekanisme pengawasan dan penanganan kasus pemulangan paksa penting agar hak ini berjalan efektif. Pelanggaran non-refoulement dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan menimbulkan krisis kemanusiaan.

Akses terhadap Pendidikan dan Layanan Kesehatan

Pengungsi berhak mendapat akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak sesuai standar internasional. Pendidikan penting untuk membangun keterampilan dan membuka peluang kerja, sekaligus menjaga keseimbangan psikososial mereka.

Layanan kesehatan mencakup perawatan medis dasar, imunisasi, pengobatan penyakit, dan dukungan mental. Kondisi pengungsi yang rentan membuat akses ini krusial dalam menjaga kualitas hidup dan ketahanan mereka.

Banyak negara dan organisasi internasional bekerja sama untuk menyediakan fasilitas ini, tetapi kendala sumber daya sering menjadi tantangan. Kebijakan inklusif dan pendanaan berkelanjutan menjadi kunci pemenuhan hak ini.

Hak atas Tempat Tinggal Layak

Pengungsi berhak mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak sebagai bagian dari perlindungan dasar. Tempat tinggal harus memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan privasi untuk mencegah eksploitasi dan bahaya.

Kondisi tempat tinggal yang memadai membantu pengungsi menjalani kehidupan yang lebih stabil dan memudahkan integrasi sosial. Penampungan sementara, kamp pengungsi, dan perumahan terpadu sering digunakan sebagai solusi.

Pemerintah dan lembaga kemanusiaan berkewajiban menyediakan dan mengelola tempat tinggal dengan memperhatikan hak asasi dan kebutuhan khusus, seperti bagi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Peran Negara dan Masyarakat Internasional dalam Melindungi Pengungsi

Perlindungan pengungsi membutuhkan komitmen yang jelas dari negara penampung serta dukungan kolaboratif dari berbagai negara dan organisasi. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan program perlindungan dan bantuan langsung bagi pengungsi.

Tanggung Jawab Negara Penampung

Negara penampung wajib menjamin hak dasar pengungsi sesuai hukum internasional. Ini termasuk menyediakan perlindungan fisik, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.

Penegakan prinsip non-refoulement, yaitu larangan memulangkan pengungsi ke wilayah yang membahayakan keselamatan mereka, menjadi inti kewajiban negara.

Namun, pelaksanaan kewajiban ini sering menghadapi kendala sumber daya dan politik dalam negeri. Negara harus menyeimbangkan kedaulatan dengan kewajiban kemanusiaan.

Kerjasama Regional dan Global

Kerjasama antarnegara dan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM menjadi landasan penting dalam pengelolaan pengungsi. Sistem multilateral membantu menyelaraskan kebijakan, memperkuat kapasitas negara, dan memastikan pendanaan yang memadai.

Di tingkat regional, ASEAN misalnya mengupayakan dialog dan pertukaran informasi sebagai bagian dari pengelolaan pergerakan pengungsi. Hal ini penting untuk mencegah beban berlebih pada satu negara saja.

Koordinasi global mencakup pengawasan hak pengungsi dan advokasi terhadap perlindungan yang setara tanpa diskriminasi. Keterlibatan negara dalam perjanjian internasional meningkatkan tanggung jawab kolektif.

Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran langsung dalam pemberian bantuan kemanusiaan, seperti distribusi makanan, perlindungan hukum, dan pendidikan. Mereka juga menjadi jembatan komunikasi antara pengungsi dan pemerintah.

LSM bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi internasional untuk mengisi kekosongan layanan, terutama dalam situasi darurat. Selain itu, mereka mengadvokasi kebijakan yang melindungi hak-hak pengungsi secara lebih efektif.

Pendanaan dan dukungan teknis dari donor internasional memungkinkan LSM menjalankan program yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan pengungsi di lapangan.

Peran Utama	Keterangan
Bantuan Langsung	Distribusi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal
Advokasi	Mengupayakan perubahan kebijakan dan perlindungan hukum
Mediasi	Menghubungkan pengungsi dengan pemerintah dan lembaga internasional

Tantangan Global dalam Perlindungan Hak Pengungsi

Perlindungan hak pengungsi menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan di berbagai negara dan wilayah. Hambatan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, serta administratif yang mempengaruhi penerimaan dan pemenuhan hak pengungsi secara adil dan efektif.

Diskriminasi dan Xenofobia

Diskriminasi terhadap pengungsi kerap muncul dalam bentuk penolakan sosial dan perlakuan tidak adil di masyarakat penerima. Xenofobia menjadi hambatan utama yang menghalangi pengungsi memperoleh akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengungsi sering mengalami stigma negatif yang berdampak pada isolasi sosial dan pembatasan kesempatan kerja atau pendidikan. Negara-negara dengan tingkat xenofobia tinggi cenderung mengesampingkan kewajiban perlindungan sesuai hukum humaniter dan HAM internasional.

Kondisi ini memperkuat ketidakpastian dan ketidakamanan bagi pengungsi. Penegakan prinsip non-diskriminasi dan kampanye kesadaran menjadi langkah penting untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan integrasi sosial.

Keterbatasan Akses pada Sumber Daya

Akses pengungsi terhadap tempat tinggal layak, layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya di negara penerima. Hal ini diperparah oleh kebijakan nasional yang membatasi partisipasi pengungsi dalam sistem sosial.

Banyak pengungsi tinggal di kondisi yang miris, dengan fasilitas yang minim dan risiko kesehatan yang tinggi. Pendidikan anak-anak pengungsi sering terputus karena keterbatasan biaya dan infrastruktur.

Akses kerja yang terbatas menjadikan pengungsi rentan terhadap kemiskinan dan eksploitasi. Pemerintah dan lembaga internasional harus mengoptimalkan sumber daya dan mekanisme bantuan untuk membuka akses yang lebih luas kepada pengungsi.

Verifikasi Identitas dan Administrasi

Verifikasi identitas pengungsi merupakan proses penting namun penuh tantangan, terutama di tengah konflik atau perpindahan massal. Dokumen yang hilang atau tidak valid sering menyulitkan pengungsi untuk mendapatkan status hukum yang jelas.

Ketiadaan status hukum memicu risiko pengembalian secara paksa (refoulement) dan menghalangi akses pengungsi terhadap hak dasar seperti perlindungan dan bantuan kemanusiaan. Administrasi yang rumit dan lambat juga menghambat proses pendaftaran dan pengakuan resmi.

Negara-negara penerima membutuhkan sistem yang efisien dan terpercaya untuk verifikasi identitas tanpa mengabaikan hak privasi pengungsi. Koordinasi dengan organisasi internasional seperti UNHCR menjadi kunci dalam menyederhanakan proses administratif ini.

Isu Kemanusiaan Kontemporer Terkait Pengungsi

Pengungsi menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan, mulai dari penyebab pengungsian hingga kondisi rentan yang mereka alami. Isu-isu ini menuntut perhatian serius dari komunitas internasional dan negara penerima.

Pengungsi akibat Konflik dan Perang

Konflik bersenjata adalah penyebab utama terjadinya pengungsian massal. Banyak pengungsi meninggalkan negara asalnya akibat perang saudara, invasi militer, atau kekerasan sistemik yang memaksa mereka mencari perlindungan di wilayah aman.

Negara-negara seperti Afghanistan, Myanmar, dan Somalia menjadi sumber utama pengungsi yang berusaha mendapatkan suaka internasional. Kesulitan muncul ketika negara tujuan harus menyeimbangkan antara kepentingan kedaulatan nasional dan kewajiban kemanusiaan untuk melindungi hak pengungsi.

Perubahan Iklim dan Pengungsian

Perubahan iklim memperburuk kerentanan masyarakat di wilayah rawan bencana, seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis. Dampak lingkungan ini menyebabkan perpindahan warga secara besar-besaran, yang kerap tidak diakui secara resmi sebagai pengungsi oleh hukum internasional.

Kelompok yang terdampak sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam penanganan pengungsian. Respons kemanusiaan harus berkembang untuk memasukkan dimensi lingkungan dalam kebijakan pengungsi.

Kerentanan Kelompok Rentan

Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas mengalami risiko lebih tinggi selama pengungsian. Mereka sering menghadapi diskriminasi sosial, kekerasan seksual, dan keterbatasan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Situasi ini memerlukan perlindungan khusus dan kebijakan yang sensitif gender serta kebutuhan spesifik. Upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan adalah bagian penting dari penanganan pengungsi yang manusiawi dan adil.

Dampak Sosial Ekonomi Kehadiran Pengungsi

Kehadiran pengungsi membawa perubahan nyata pada aspek sosial dan ekonomi negara penampung. Dampak yang muncul mencakup keuntungan langsung dan tantangan yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam hal pemberdayaan pengungsi dan pengaruhnya terhadap tenaga kerja lokal.

Kontribusi Pengungsi terhadap Negara Penampung

Pengungsi seringkali berperan dalam mengurangi beban pemerintah daerah melalui pemberdayaan ekonomi. Mereka dapat membuka peluang usaha kecil yang berkontribusi pada perekonomian lokal dan menyediakan tenaga kerja di sektor informal. Dampak positif lainnya termasuk terbangunnya hubungan sosial yang harmonis antara pengungsi dan masyarakat lokal.

Beberapa negara telah mengimplementasikan program pelatihan keterampilan bagi pengungsi agar dapat bekerja secara mandiri. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pengungsi, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Ekonomi Lokal

Kedatangan pengungsi dapat menimbulkan tekanan pada pasar tenaga kerja lokal, terutama pada pekerjaan dengan upah rendah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran persaingan yang meningkat di antara pekerja lokal dan pengungsi. Selain itu, adanya pengungsi menyebabkan peningkatan penggunaan sumber daya publik seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

Namun, jika dikelola dengan baik, pengungsi dapat memperkaya pasar tenaga kerja dengan berbagai keterampilan yang unik, memperluas jaringan ekonomi, dan meningkatkan permintaan barang serta jasa lokal. Kerangka hukum dan kebijakan yang efektif menjadi kunci penting untuk mengatasi konflik sosial ekonomi yang muncul.

Studi Kasus Perlindungan Pengungsi di Berbagai Negara

Banyak negara di dunia menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi. Respon dan kebijakan yang diterapkan sangat bervariasi, bergantung pada kondisi politik, sosial, dan hukum masing-masing wilayah.

Penanganan Pengungsi di Eropa

Eropa memiliki kerangka hukum yang relatif mapan dalam menangani pengungsi, terutama melalui Uni Eropa dan Konvensi Pengungsi 1951. Negara-negara seperti Jerman dan Swedia memberikan akses suaka yang cukup luas dan perlindungan hukum yang kuat.

Namun, negosiasi antarnegara anggota sering sulit karena perbedaan sikap terhadap beban penampungan. Beberapa negara Eropa Timur cenderung menolak pengungsi dengan alasan keamanan dan sosial.

Kebijakan Eropa juga menghadapi tantangan dari peningkatan gelombang pengungsi akibat konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ini menyebabkan tekanan pada sistem imigrasi dan perlindungan sosial di negara-negara penerima.

Kebijakan Pengungsi di Asia Tenggara

Asia Tenggara dikenal dengan kebijakan pengungsi yang bervariasi dan belum sepenuhnya terintegrasi. Indonesia, misalnya, tidak meratifikasi Konvensi 1951, tetapi tetap menunjukkan komitmen dalam perlindungan hak pengungsi melalui berbagai kebijakan nasional.

Indonesia sering menjadi tujuan pengungsi Rohingya dan Afghanistan meski menghadapi keterbatasan sumber daya dan kerangka hukum. Negara-negara lain seperti Malaysia dan Thailand memiliki kebijakan yang lebih restriktif dan pengungsi sering menghadapi stigma dan diskriminasi.

Penting untuk dicatat, ASEAN belum memiliki mekanisme regional yang kuat untuk perlindungan pengungsi, berbeda dengan Uni Eropa.

Situasi Pengungsi di Afrika

Afrika menghadapi jumlah pengungsi yang besar akibat konflik dan ketidakstabilan politik di beberapa negara seperti Sudan Selatan dan Republik Demokratik Kongo. Banyak pengungsi tinggal di kamp dengan kondisi yang sulit dan akses terbatas ke layanan dasar.

Afrika mengadopsi Konvensi Pengungsi 1951, namun pelaksanaan di lapangan seringkali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan dana. Negara-negara seperti Uganda dan Kenya dikenal cukup terbuka terhadap pengungsi dengan sistem pendaftaran yang lebih baik.

Namun, keamanan dan ketegangan antara penduduk lokal dan pengungsi tetap menjadi isu utama yang membutuhkan perhatian terus-menerus. Organisasi internasional sering berperan besar dalam memberikan bantuan di wilayah ini.

Upaya Peningkatan Kemanusiaan dan Perlindungan Hak-Hak Pengungsi

Penguatan perlindungan pengungsi melibatkan serangkaian tindakan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka serta menjamin hak asasi secara efektif. Pendekatan ini meliputi pendidikan, advokasi, dan pengembangan solusi tempat tinggal yang layak.

Pendidikan dan Pemberdayaan Pengungsi

Pendidikan menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian pengungsi. Program pendidikan formal dan pelatihan keterampilan diajukan untuk meningkatkan kapasitas individu, khususnya anak-anak dan remaja.

Pemberdayaan juga melibatkan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kemampuan kerja, sehingga pengungsi dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Intervensi ini sering didukung oleh lembaga internasional dan pemerintah setempat.

Perhatian khusus diberikan agar pendidikan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang pengungsi, termasuk bahasa dan kultural, agar mereka dapat berintegrasi atau bertahan dalam situasi darurat.

Advokasi dan Kampanye Kesadaran

Advokasi merupakan langkah penting untuk memperjuangkan hak-hak pengungsi di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi kemanusiaan dan PBB aktif menyuarakan perlindungan hukum yang adil.

Kampanye kesadaran masyarakat ditujukan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi yang kerap dihadapi pengungsi. Ini mendorong solidaritas dan dukungan terhadap proses inklusi sosial.

Pendekatan strategis ini sering melibatkan dialog dengan pemerintah negara tuan rumah agar kebijakan yang dihasilkan ramah manusia dan menghormati prinsip non-refoulement serta hak asasi manusia.

Inovasi Solusi Permukiman Pengungsi

Pengembangan tempat tinggal yang layak dan aman menjadi tantangan utama. Inovasi dalam desain permukiman berfokus pada pengurangan kerentanan dan peningkatan kualitas hidup pengungsi.

Solusi seperti perumahan modular atau penggunaan bahan lokal ramah lingkungan mempermudah pembangunan cepat dan berkelanjutan. Selain itu, penataan permukiman juga memperhatikan akses layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Pendekatan ini dirancang untuk memungkinkan pengungsi hidup dengan martabat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan jangka panjang, sekaligus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya di negara penampung.

Kesimpulan

Krisis pengungsi merupakan tantangan kemanusiaan yang memerlukan perhatian global. Penyebab utama meliputi konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan perubahan iklim yang memperburuk kondisi kehidupan jutaan orang.

Perlindungan hak-hak pengungsi harus menjadi prioritas sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Hak dasar seperti perlindungan dari pengembalian paksa, hak mencari suaka, dan perlakuan tanpa diskriminasi merupakan fondasi penting.

Peran organisasi internasional seperti UNHCR sangat vital dalam koordinasi perlindungan dan pemberian bantuan. Namun, tantangan kedaulatan negara dan kapasitas sumber daya tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi secara kolektif.

Tabel berikut merangkum hak dasar pengungsi yang harus dijamin:

Hak Dasar Pengungsi	Penjelasan Singkat
Perlindungan dari refoulement	Tidak dipaksa kembali ke negara asal
Hak mencari suaka	Kesempatan mengajukan suaka
Kesetaraan dan non-diskriminasi	Perlakuan adil tanpa diskriminasi
Hak hidup dan keamanan	Jaminan keselamatan fisik dan jiwa
Hak untuk pulang	Kebebasan kembali bila kondisi aman

Kolaborasi antarnegara dan komitmen komunitas internasional sangat penting untuk merespons krisis pengungsi secara efektif dan berkelanjutan. Tanpa sinergi tersebut, perlindungan hak asasi dan penyelesaian krisis sulit tercapai.