Sekolah-sekolah di kota besar mulai memasang chatbot pembelajaran dan sistem penilaian otomatis, sementara di sejumlah wilayah lain guru masih berjuang mendapatkan sinyal internet yang stabil untuk sekadar mengunggah nilai. Jarak ini bukan sekadar soal teknologi baru versus lama. Ia menyangkut siapa yang akan mendapat manfaat lebih dulu, dan siapa yang berisiko tertinggal semakin jauh.
Adopsi Kecerdasan Buatan (AI) di sektor pendidikan publik negara berkembang membawa peluang nyata untuk personalisasi belajar dan efisiensi kerja guru, tetapi hasilnya sangat bergantung pada seberapa cepat kesenjangan digital, infrastruktur, dan literasi bisa dipersempit. Data menunjukkan pertumbuhan adopsi AI di Indonesia tergolong cepat, dengan lebih dari 10 bisnis baru mengadopsi AI setiap menit sepanjang 2024, namun kesenjangan adopsi masih menganga di antara kelompok usia, wilayah, dan tingkat pendapatan.
Bagi sekolah publik, pertanyaannya bukan lagi apakah akan menggunakan AI, melainkan bagaimana memastikan teknologi ini menjangkau siswa di pelosok dengan cara yang sama adilnya seperti di kota besar.
Peluang AI yang Paling Relevan bagi Pendidikan Publik
AI memberi sekolah publik tiga manfaat langsung: pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan siswa, dukungan kerja guru, dan otomasi tugas administratif yang menyita waktu. Ketiganya saling berkaitan dan bisa diterapkan bertahap tanpa investasi besar di awal.
Personalisasi materi dan dukungan belajar siswa
AI memungkinkan materi belajar menyesuaikan kecepatan dan gaya belajar setiap siswa, bukan mengikuti kurikulum satu ukuran untuk semua. Machine learning dapat mengidentifikasi pola belajar, mendeteksi kesulitan siswa sejak dini, dan merekomendasikan materi yang sesuai, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan AI untuk pendidikan inklusif dan pembelajaran adaptif.
Pendekatan ini sangat berguna di kelas dengan kemampuan siswa yang beragam, situasi yang umum terjadi di sekolah publik dengan rasio guru-siswa tinggi. Sistem AI bisa memberi latihan tambahan untuk siswa yang tertinggal tanpa membuat siswa lain menunggu.
Manfaat serupa terlihat pada pendidikan inklusif, di mana AI membantu mengatasi hambatan belajar yang dihadapi siswa dengan kebutuhan khusus, seperti dibahas dalam kajian tentang kecerdasan buatan sebagai solusi pendidikan inklusif dan berkelanjutan.
Bagaimana AI dapat membantu guru tanpa menggantikan perannya?
AI berperan sebagai asisten yang memperluas kapasitas guru, bukan penggantinya. Ada dua pendekatan umum penerapan AI di sekolah: AI sebagai tutor pendamping siswa, atau AI sebagai alat bantu guru dalam merancang materi dan memantau perkembangan kelas, seperti diuraikan dalam catatan peranan kecerdasan buatan dalam pendidikan dari Kemendikdasmen.
Guru tetap memegang keputusan pedagogis: menilai konteks sosial siswa, memberi motivasi, dan menjaga hubungan personal di kelas. AI hanya mengurangi beban teknis seperti menyusun soal latihan atau merangkum kemajuan belajar per siswa.
Penilaian dan administrasi yang lebih efisien
AI mempercepat proses penilaian dan pekerjaan administratif yang selama ini menyita jam kerja guru. Sistem evaluasi otomatis dapat memeriksa jawaban, memberi skor, dan menghasilkan laporan kemajuan tanpa menunggu guru memeriksa satu per satu, sebagaimana dicatat dalam kajian tentang dampak kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan.
Waktu yang tersimpan bisa dialihkan untuk interaksi langsung dengan siswa, sesuatu yang jauh lebih sulit digantikan teknologi apa pun.
Mengapa Kesenjangan Digital Menentukan Hasil Adopsi AI?
Kesenjangan digital menentukan siapa yang benar-benar merasakan manfaat AI dan siapa yang hanya menyaksikannya dari jauh. Tanpa akses dasar berupa listrik, internet, dan perangkat, program AI tercanggih pun tidak akan berjalan di kelas.
Akses internet, listrik, dan perangkat yang belum merata
Infrastruktur dasar masih menjadi penghalang utama sebelum bicara soal AI. Wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan kawasan pedesaan lain masih menghadapi keterbatasan infrastruktur internet dan perangkat, sementara wilayah urban di Jawa sudah mulai mengintegrasikan AI ke pendidikan dan dunia kerja, seperti digambarkan dalam ulasan tentang kesenjangan digital di era kecerdasan buatan.
Bappenas berupaya meratakan kondisi ini dengan membangun peladen lokal secara bertahap di kantor kelurahan dan sekolah, menurut catatan UNDP tentang inklusi pengembangan kecerdasan buatan. Langkah ini penting, tetapi jangkauannya masih terbatas dibanding kebutuhan riil di lapangan.
Kesenjangan literasi digital guru dan siswa
Perangkat dan koneksi internet tidak berarti banyak tanpa kemampuan menggunakannya secara efektif. Literasi digital Indonesia masih tertinggal dibandingkan rata-rata negara Asia Tenggara, padahal penggunaan AI generatif di kalangan warga dan perusahaan meluas dengan cepat, sebagaimana dilaporkan oleh Kompas.
Studi IBM juga menunjukkan adopsi AI di Indonesia terkendala kesenjangan keterampilan digital selain kekurangan infrastruktur, menurut laporan Tempo tentang hambatan adopsi AI. Guru yang belum terbiasa dengan alat digital dasar akan kesulitan memanfaatkan AI secara maksimal, terlepas seberapa baik sistemnya dirancang.
Risiko memperlebar perbedaan kota, desa, dan kelompok rentan
AI berisiko memperlebar jurang yang sudah ada jika diterapkan tanpa pemerataan akses. Ketika literasi digital belum merata dan sistem perlindungan masih rapuh, AI hanya akan memperluas ketimpangan dan menjauhkan akses dari kelompok yang paling rentan, seperti diperingatkan dalam analisis CNN Indonesia tentang ketimpangan digital dan disparitas algoritma.
Survei APJII juga mengonfirmasi bahwa usia, pendapatan, dan wilayah menjadi tiga faktor utama pembeda tingkat adopsi AI, dengan Generasi Z mencatat tingkat pemanfaatan tertinggi sebesar 43,7 persen. Pola ini menunjukkan siswa di keluarga berpendapatan rendah atau di daerah terpencil berisiko tertinggal dua kali: dari akses maupun dari kebiasaan penggunaan.
Prasyarat Implementasi yang Adil dan Siap Digunakan
Implementasi AI yang adil dimulai dari penilaian kesiapan sekolah, bukan dari pemilihan teknologi. Urutan ini sering terbalik: banyak program justru membeli solusi AI lebih dulu, baru menyadari sekolah belum siap menjalankannya.
Memetakan kesiapan sekolah sebelum memilih solusi AI
Pemetaan kesiapan mencakup ketersediaan listrik, kecepatan internet, jumlah perangkat per siswa, dan kesiapan guru menggunakan teknologi dasar. Tanpa pemetaan ini, sekolah berisiko menerima program AI yang tidak sesuai kondisi lapangan.
Dengan strategi yang tepat dan kerja sama solid antar pihak, kekurangan infrastruktur digital bisa diatasi secara bertahap, seperti dicatat dalam kajian tentang pemanfaatan AI dalam mendukung tata kelola pendidikan. Sekolah dengan infrastruktur minim sebaiknya memulai dari alat AI ringan berbasis teks, bukan sistem yang membutuhkan bandwidth besar.
Pelatihan guru yang berkelanjutan dan berbasis praktik
Pelatihan sekali jalan tidak cukup untuk membangun kepercayaan guru terhadap AI. Pelatihan perlu membekali guru dengan keterampilan praktis untuk mengintegrasikan AI ke dalam pengajaran, memastikan teknologi meningkatkan hasil belajar, bukan menghalanginya, sebagaimana ditekankan dalam kajian penerapan kecerdasan buatan dalam pendidikan.
Pendampingan berkelanjutan, bukan pelatihan satu hari, membuat guru lebih percaya diri mengevaluasi kapan AI cocok dipakai dan kapan metode konvensional tetap lebih efektif.
Memilih teknologi yang sesuai bahasa, kurikulum, dan kebutuhan lokal
Teknologi AI yang dipilih harus cocok dengan bahasa pengantar dan kurikulum lokal, bukan sekadar mengadopsi produk global. Sebagian besar teknologi AI di sektor pendidikan berasal dari pengembangan perusahaan negara maju yang kemudian dimanfaatkan negara berkembang melalui berbagai platform, menurut analisis digitalisasi pendidikan melalui kecerdasan buatan.
Alat yang tidak mendukung bahasa daerah atau tidak selaras dengan kurikulum nasional cenderung ditinggalkan setelah masa uji coba, meski awalnya diadopsi dengan antusias.
Tata Kelola Data, Etika, dan Integritas Akademik
Tata kelola data yang jelas menjadi syarat mutlak sebelum AI digunakan luas di sekolah publik. Tanpa aturan yang tegas, risiko kebocoran data siswa, bias algoritma, dan kecurangan akademik akan tumbuh seiring meningkatnya penggunaan AI.
Perlindungan data pribadi anak dan keamanan sistem
Data pribadi siswa memerlukan perlindungan khusus karena menyangkut anak di bawah umur. Tanpa tata kelola yang baik, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data meningkat dan bisa menimbulkan dampak merugikan bagi siswa, seperti diperingatkan dalam ulasan tentang etika dan tata kelola pemanfaatan AI dalam pendidikan.
Lembaga pendidikan perlu kebijakan komprehensif yang mengatur siapa boleh mengakses data siswa, berapa lama data disimpan, dan bagaimana data dihapus setelah tidak diperlukan.
Bagaimana mencegah bias algoritma dalam keputusan pendidikan?
Bias algoritma bisa dicegah dengan audit berkala dan transparansi atas data pelatihan sistem AI. Lima prinsip utama, transparansi, keadilan sosial, kedaulatan data, akuntabilitas, dan keberlanjutan, menjadi pedoman implementasi AI yang bertanggung jawab, sebagaimana diterapkan dalam rencana pengembangan AI di Universitas Ummi Bogor.
Sekolah publik perlu memastikan sistem AI yang dipakai tidak secara sistematis merugikan siswa dari kelompok tertentu, misalnya dalam penilaian otomatis yang keliru menafsirkan gaya menulis siswa daerah.
Aturan penggunaan AI untuk tugas, asesmen, dan karya siswa
Aturan penggunaan AI untuk tugas dan asesmen perlu ditetapkan secara eksplisit, bukan dibiarkan menjadi zona abu-abu. Isu plagiarisme dan keaslian karya siswa menuntut kebijakan AI yang jelas dan bertanggung jawab di tingkat sekolah, sebagaimana dibahas dalam ulasan tentang etika penggunaan AI di sekolah.
Kemdiktisaintek juga memperkuat tata kelola AI di dunia akademik agar penggunaannya bertanggung jawab dan tidak mengganggu integritas penulisan ilmiah, menurut laporan Antara. Sekolah bisa mengadaptasi prinsip ini dalam bentuk sederhana, misalnya aturan kapan AI boleh dipakai untuk membantu ide dan kapan harus murni hasil kerja siswa.
Peran Pemerintah dalam Membangun Ekosistem yang Inklusif
Pemerintah memegang kunci pemerataan manfaat AI melalui kebijakan, pendanaan, dan koordinasi lintas lembaga. Tanpa arah kebijakan yang jelas, adopsi AI di sekolah publik akan berjalan tidak seragam dan cenderung menguntungkan wilayah yang sudah lebih siap.
Pendanaan dan pengadaan teknologi yang berorientasi pemerataan
Pendanaan pemerintah perlu diarahkan lebih dulu ke wilayah dengan infrastruktur paling lemah, bukan ke sekolah yang sudah maju. Peran pemerintah dalam kebijakan AI pendidikan mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penciptaan ekosistem pendidikan digital yang inklusif, seperti dijelaskan dalam ulasan tentang peran pemerintah dalam menyusun kebijakan AI untuk pendidikan.
Kemkomdigi telah memetakan empat langkah strategis untuk menutup kesenjangan kapabilitas AI nasional di tengah tingginya adopsi teknologi ini oleh masyarakat, menurut portal Komdigi.
Koordinasi kebijakan nasional, pemerintah daerah, dan sekolah
Koordinasi antar tingkat pemerintahan menentukan apakah kebijakan AI benar-benar sampai ke ruang kelas. Pemerintah menetapkan Surat Keputusan Bersama tujuh menteri untuk tata kelola AI di pendidikan, memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam memastikan penggunaan teknologi berjalan aman dan bertanggung jawab, sebagaimana diumumkan oleh Kemenko PMK.
Keberhasilan kebijakan ini akan ditentukan oleh konsistensi implementasi dan kemampuan menerjemahkan prinsip kebijakan ke praktik nyata di sekolah, keluarga, dan pemerintah daerah, menurut sumber yang sama. Tanpa turunan yang jelas di tingkat dinas pendidikan daerah, kebijakan nasional berisiko berhenti di dokumen.
Indikator untuk mengukur manfaat dan kesenjangan adopsi
Indikator yang jelas dibutuhkan untuk mengetahui apakah adopsi AI benar-benar mengurangi kesenjangan atau justru memperlebarnya. Indikator ini bisa mencakup rasio perangkat per siswa, persentase guru terlatih AI, dan perbandingan hasil belajar antara sekolah kota dan desa yang menggunakan AI.
Rancangan peraturan presiden tentang AI diproyeksikan menjadi kerangka kebijakan lintas sektor, termasuk pendidikan, menurut laporan Antara News. Kerangka ini bisa menjadi rujukan untuk menetapkan indikator adopsi yang terukur, bukan hanya klaim keberhasilan tanpa data pendukung.
AI yang Inklusif Harus Mendahulukan Akses dan Kapasitas Manusia
Adopsi AI di pendidikan publik negara berkembang akan berhasil jika akses infrastruktur dan kapasitas manusia dibangun lebih dulu, sebelum teknologi canggih diperkenalkan secara luas. Personalisasi belajar, dukungan bagi guru, dan efisiensi administrasi hanya bisa dirasakan sekolah yang punya listrik stabil, internet memadai, dan guru yang percaya diri menggunakan alat digital.
Kesenjangan literasi digital dan ketimpangan infrastruktur antara kota dan desa tetap menjadi penghalang utama, seperti terlihat dari data tentang Papua dan Nusa Tenggara Timur dibanding wilayah urban Jawa. Tata kelola data, pencegahan bias algoritma, dan aturan penggunaan AI untuk tugas siswa perlu ditetapkan sejak awal, bukan setelah masalah muncul.
Pemerintah sudah memulai langkah lewat SKB tujuh menteri dan rencana Perpres AI, tetapi keberhasilannya bergantung pada pendanaan yang berorientasi pemerataan dan koordinasi yang konsisten hingga tingkat sekolah. Sekolah publik yang memetakan kesiapan sebelum memilih teknologi, dan memberi pelatihan guru secara berkelanjutan, punya peluang lebih besar menjadikan AI alat pemerataan, bukan sumber kesenjangan baru.
About the Author
