Analisis 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Antara Janji Kampanye dan Realita Ekonomi Masyarakat menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional yang bertahan di kisaran 5%, sementara tekanan biaya hidup dan mutu pekerjaan masih menentukan seberapa jauh pertumbuhan itu terasa di rumah tangga. Setelah dua tahun pemerintahan, hasil ekonomi karena itu terlihat berbeda antara capaian makro dan pengalaman belanja sehari-hari.
Pertumbuhan PDB Indonesia tercatat 5,03% pada 2024 dan 5,11% pada 2025 menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Angka itu menunjukkan aktivitas ekonomi tetap berkembang, tetapi kenaikan PDB saja belum menjelaskan apakah pendapatan pekerja mampu mengejar harga kebutuhan dan apakah pekerjaan baru memberi penghasilan yang stabil.
Daya Beli dan Lapangan Kerja: Apa yang Dirasakan Masyarakat?
Perbaikan daya beli berlangsung tidak merata: inflasi tahunan tetap terkendali, sementara kemampuan belanja rumah tangga bergantung pada kenaikan upah dan kepastian penghasilan. Data inflasi dan ketenagakerjaan memberi gambaran tentang perubahan kondisi, sedangkan pengeluaran untuk pangan dan tempat tinggal tetap menjadi tekanan yang langsung dirasakan keluarga.
Bagaimana Perubahan Harga dan Upah Memengaruhi Daya Beli?
Inflasi tahunan 2025 tercatat 2,92%, menurut BPS. Angka agregat itu tidak menggambarkan perubahan harga setiap barang secara seragam; harga pangan tertentu bisa bergerak lebih cepat dan mengambil porsi besar dari anggaran keluarga berpenghasilan rendah.
Upah minimum provinsi 2025 naik 6,5% berdasarkan kebijakan pemerintah. Kenaikan tersebut membantu pekerja yang menerima upah minimum secara penuh, tetapi dampaknya berbeda menurut wilayah, sektor, dan status kerja. Pekerja informal dan pekerja dengan jam kerja yang berubah-ubah tidak otomatis mendapat kenaikan yang sama.
BPS mencatat tingkat kemiskinan sebesar 8,47% pada Maret 2025, setara sekitar 23,85 juta orang. Penurunan dari periode sebelumnya menunjukkan perbaikan pada sebagian indikator kesejahteraan, sementara besarnya jumlah penduduk miskin memperlihatkan kerentanan yang masih luas. Untuk rumah tangga dengan ruang anggaran terbatas, perubahan harga beras, telur, minyak goreng, serta biaya transportasi dapat segera mengurangi belanja lain.
Apakah Kesempatan Kerja dan Penghasilan Rumah Tangga Membaik?
Peluang kerja bertambah seiring aktivitas ekonomi, tetapi mutu pekerjaan dan kestabilan pendapatan tetap menjadi persoalan. Pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,76%, menurut BPS. Angka pengangguran tidak merangkum pekerja yang memperoleh jam kerja terlalu sedikit atau penghasilan yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, dan industri membuka ruang kerja, sementara manfaatnya bergantung pada keterampilan dan lokasi pekerja. Pekerjaan dengan kontrak atau penghasilan tidak tetap membuat keluarga lebih sulit merencanakan biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rutin.
Program penciptaan kerja akan lebih terasa bagi rumah tangga ketika peluang kerja disertai pelatihan yang sesuai kebutuhan perusahaan dan jalur peningkatan keterampilan. Pemantauan pengangguran perlu dibaca bersama data upah, jam kerja, serta pekerja informal agar perubahan pendapatan tidak tertutup oleh angka pertumbuhan nasional.
Program Prioritas dan Kondisi Fiskal: Sejauh Mana Janji Terwujud?
Program prioritas mulai dijalankan dalam skala besar, sementara besarnya anggaran menuntut pelaksanaan yang terukur dan ruang fiskal yang terjaga. Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu belanja sosial utama, sedangkan pilihan anggaran pemerintah turut menentukan dana yang tersedia bagi perlindungan sosial dan layanan publik lainnya.
Apa Perkembangan Program Makan Bergizi Gratis dan Perlindungan Sosial?
Makan Bergizi Gratis memasuki tahap pelaksanaan nasional pada 2025 dan terus diperluas. APBN 2025 mengalokasikan sekitar Rp71 triliun untuk program tersebut, sedangkan anggaran 2026 menetapkan alokasi sekitar Rp335 triliun. Perubahan skala ini menempatkan mutu layanan, ketepatan sasaran, dan pengawasan penggunaan dana sebagai tolok ukur penting.
Manfaat program bergantung pada kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta kemampuan dapur penyedia menjaga standar keamanan pangan. Pengawasan yang konsisten membantu memastikan anggaran sampai kepada penerima dan penyedia lokal, sekaligus mengurangi risiko pemborosan. Pelaporan jumlah penerima dan hasil layanan perlu disertai pemeriksaan mutu di lapangan.
Perlindungan sosial tetap menopang keluarga berpendapatan rendah saat harga kebutuhan naik atau pekerjaan terhenti. Ketepatan data penerima menentukan apakah bantuan diterima rumah tangga yang rentan. Integrasi data kependudukan dan evaluasi berkala dapat membantu mengurangi salah sasaran serta memperjelas hubungan antara bantuan, kondisi keluarga, dan perubahan kesejahteraan.
Bagaimana Anggaran dan Kebijakan Pemerintah Memengaruhi Ekonomi?
Belanja negara mendorong permintaan melalui bantuan sosial, program pangan, dan pembangunan, tetapi ekspansi program juga menambah kebutuhan pembiayaan. Defisit APBN 2025 tercatat sekitar 2,92% dari PDB, lebih tinggi daripada target awal 2,53%. Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit 3% yang ditetapkan dalam kerangka fiskal Indonesia.
Besarnya belanja untuk program prioritas membuat kualitas pelaksanaan berpengaruh langsung pada hasil ekonomi. Pengadaan yang transparan dan evaluasi berbasis capaian membantu memastikan anggaran menghasilkan layanan yang berguna bagi masyarakat. Pengendalian belanja juga menjaga dana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Pemerintah menghadapi kebutuhan untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus mengelola penerimaan dan belanja. Bagi rumah tangga, dampak kebijakan fiskal terlihat melalui kesinambungan bantuan, layanan publik, serta perubahan biaya yang dipengaruhi kebijakan harga dan subsidi. Kinerja program perlu dinilai dari hasil yang tercatat, termasuk jangkauan penerima dan mutu layanan.
Kesimpulan
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat pertumbuhan PDB sekitar 5% dan perluasan program prioritas, sementara daya beli serta kestabilan penghasilan belum membaik secara merata. Inflasi, kenaikan upah, kualitas pekerjaan, ketepatan bantuan, dan pengawasan belanja menjadi indikator penting untuk membaca dampak ekonomi di tingkat keluarga.
Penilaian atas hasil pemerintahan perlu membandingkan janji program dengan data pelaksanaan dan perubahan yang dialami rumah tangga. Rilis BPS tentang harga, kemiskinan, upah, dan ketenagakerjaan, bersama laporan realisasi APBN, memberi dasar konkret untuk menilai kemajuan pada tahun berikutnya.
About the Author
